Putus Sekolah di Negeri Hujan: Antara Impian dan Realitas

Bogor, kota dengan seribu julukan: kota hujan, kota angkot, kota dengan kebun raya yang lebih luas dari hati para pejabatnya. Kota yang katanya romantis, tapi di balik rimbun pepohonan dan udara sejuknya, ada anak-anak yang bermimpi setinggi langit, lalu terpaksa menjatuhkan diri ke tanah karena sekolah terlalu mahal atau terlalu jauh untuk dijangkau.

Di sebuah gang sempit di Cilebut, seorang bocah laki-laki berusia 14 tahun duduk di depan rumahnya, menggambar motor sport di selembar kertas kumal. Ia seharusnya ada di sekolah, mendengarkan guru bercerita tentang Pancasila atau bagaimana cara menghitung luas segitiga. Tapi di dunia nyata, ia lebih paham bagaimana cara mengelas besi daripada memahami deret geometrid dan keadilan sosial.

"Mahal, Bang. Saya enggak sanggup beli seragam, belum lagi buku, belum lagi uang bensin," katanya sambil meraut pensilnya dengan pisau dapur. Di rumahnya yang berdinding tripleks itu, sekolah bukan prioritas. Pendidikan adalah kemewahan yang tidak semua orang bisa beli.

Di pelosok Kabupaten Bogor, di kaki Gunung Salak, seorang gadis belia baru saja mengenakan kebaya. Usianya baru 16 tahun, tapi ia sudah siap menjadi istri. Bukan karena ia ingin, tapi karena sekolah bukan lagi pilihannya. Di keluarganya, perempuan yang terlalu tinggi sekolah bisa jadi ancaman. “Takut kebanyakan mikir,” kata ibunya, sambil mengiris bawang merah.

Dalam statistik, angka-angka ini tercatat rapi. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 1.706 anak yang putus sekolah di Kabupaten Bogor. Sementara di Kota Bogor, jumlahnya lebih dari 2.000 siswa. Penyebabnya beragam, mulai dari faktor ekonomi, akses sekolah yang sulit, hingga pernikahan dini.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Bogor, tingkat partisipasi sekolah di kalangan anak usia 16-18 tahun mengalami penurunan dibandingkan kelompok usia sebelumnya. Banyak anak-anak yang seharusnya masih di SMA atau SMK justru memilih bekerja karena tekanan ekonomi keluarga. Tingginya angka pernikahan dini di Bogor juga menjadi faktor utama. Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) mencatat bahwa pernikahan di bawah usia 18 tahun masih cukup tinggi, terutama di wilayah perkampungan dan desa-desa di Kabupaten Bogor.

Banyak yang menyalahkan kemiskinan, tapi yang miskin bukan hanya mereka yang tak punya uang. Ada kemiskinan lain yang lebih tajam: kemiskinan kebijakan, kemiskinan empati, dan kemiskinan akal sehat. Di satu sisi, kita menyuruh mereka sekolah. Di sisi lain, kita membiarkan mereka tumbuh dalam lingkungan yang menganggap pendidikan sebagai beban, bukan harapan.

Faktor lain yang sering terlupakan adalah kurangnya akses terhadap sarana pendidikan yang memadai. Di wilayah Bogor Selatan dan Bogor Barat, masih ada daerah-daerah yang hanya memiliki satu SMP atau SMA dalam radius puluhan kilometer. Hal ini membuat anak-anak di daerah tersebut harus menempuh perjalanan panjang setiap harinya hanya untuk bersekolah. Bagi sebagian besar keluarga, ini bukan sesuatu yang layak diperjuangkan, terutama jika ada pilihan lain yang lebih "produktif", seperti bekerja di ladang atau menjadi buruh harian.

Pemerintah datang membawa program. Ada Tim Jaringan Anti Putus Sekolah (Japati), ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), ada beasiswa yang katanya membantu. Tapi seberapa jauh tangan-tangan itu benar-benar merangkul? Di sebuah desa di Sukamakmur, seorang anak SMP berhenti sekolah bukan karena malas, tapi karena sekolahnya dua jam berjalan kaki. Kalau hujan turun, jalannya berubah jadi lumpur. Kalau kemarau, debu membuat dadanya sesak. Apa gunanya beasiswa kalau kaki mereka tetap harus melangkah sejauh itu?

Menurut data dari Dinas Pendidikan, meskipun program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah menjangkau ribuan anak, tetap saja ada celah yang membuat banyak anak terpaksa keluar dari sekolah. Beasiswa sering kali tidak mencakup semua kebutuhan sekolah seperti transportasi, biaya seragam tambahan, atau buku pelajaran.

Selain itu, keterbatasan sekolah negeri juga mendorong banyak anak untuk masuk ke sekolah swasta yang lebih mahal. Tidak semua keluarga mampu membiayai sekolah swasta, terutama jika mereka memiliki lebih dari satu anak yang harus disekolahkan.

Masalah angka putus sekolah di Bogor bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga masyarakat. Beberapa inisiatif telah bermunculan, seperti program sekolah alternatif dari komunitas pendidikan yang memberikan kelas gratis bagi anak-anak yang putus sekolah. Salah satu contoh adalah program pendidikan berbasis komunitas di daerah Parung yang dikelola oleh relawan setempat. Program ini tidak hanya mengajarkan pelajaran sekolah, tetapi juga keterampilan praktis seperti bengkel, pertanian, dan bisnis kecil-kecilan.

Peran dunia usaha juga penting. Banyak perusahaan di Bogor yang sudah mulai mengembangkan program CSR (Corporate Social Responsibility) dalam bidang pendidikan, seperti memberikan pelatihan keterampilan kerja bagi remaja yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Program magang dan pelatihan kerja bisa menjadi solusi bagi mereka yang tidak lagi bisa mengenyam pendidikan formal.

Pada akhirnya, anak-anak ini tumbuh dengan cara mereka sendiri. Ada yang jadi tukang bangunan, ada yang menjual gorengan, ada yang menikah dini, dan ada yang mengkhayal suatu hari nanti bisa kembali ke sekolah. Ironisnya, dalam tawa dan canda mereka, kita justru melihat kesedihan paling dalam. Sebuah tawa yang getir, sebuah lara yang terselip di antara kata-kata mereka.

Bogor tetap romantis bagi mereka yang punya waktu untuk menikmati hujan. Tapi bagi anak-anak yang terpaksa menanggalkan seragamnya sebelum waktunya, hujan hanyalah tanda bahwa malam nanti mereka harus tidur lebih awal, agar esok bisa bekerja lebih pagi. Dan di luar sana, kelas-kelas tetap ramai, tapi beberapa bangku sudah kehilangan pemiliknya.

Yang tersisa hanyalah nama mereka, tertulis di daftar hadir yang kini tak lagi diperiksa.