Dulu Ngopi di Baruga, Sekarang Pusing di Kantor Desa

Dulu, di kampung kami, Baruga adalah tempat sakral. Bukan sekadar tempat berteduh dari hujan deras atau alasan untuk ngopi gratis, tapi ruang musyawarah yang dihuni kebijaksanaan. Di sana, tetua adat bersabda penuh wibawa—mirip guru besar, tapi tanpa toga.

Namun, politik pemerintah datang bak mertua tak diundang. Pelan tapi pasti, keluhuran tetua adat mulai terkikis, seperti pisang goreng yang terkena angin: lama-lama dingin, lalu hilang daya tariknya.

Tetua adat yang dulu berdiri gagah kini lebih sering menyender. Mungkin pusing melihat aturan pemerintah yang lebih rumit daripada percakapan ibu-ibu arisan. Dulu, sengketa batas kebun cukup diselesaikan di Baruga: duduk, ngopi, bicara, selesai. Sekarang? Harus ada surat-menyurat, cap stempel, dan kunjungan ke kantor desa yang jalannya lebih berlobang dari wajah kakek yang sejak muda rajin mengisap tembakaunya.

Ini jadi pertanyaan sejuta umat di kampung kami: mana yang lebih tinggi, lembaga adat atau pemerintah? Lembaga adat sudah ada sejak nenek moyang masih berburu rusa, sementara lembaga pemerintah baru datang belakangan—membawa seragam licin dan bahasa lebih berbelit daripada pantun Melayu.

Dulu, jawabannya jelas: lembaga adat. Ada pepatah, "Kepala desa bisa diganti, tapi tetua adat tetap ada." Namun di zaman digital, segalanya jadi kabur. Pemerintah punya dana, proyek, dan tentu saja, kuasa. Sementara lembaga adat yang dulu gagah kini lebih sering jadi pajangan seremoni—layaknya baliho yang diperhatikan sekilas, lalu dilupakan.

Bayangkan, Baruga yang dulu penuh petuah kini lebih sering kosong. Anak muda lebih sibuk scrolling media sosial daripada mendengar cerita kearifan lokal. Orang tua yang dulu bersila penuh wibawa, kini gelisah—takut aturan adat dianggap usang oleh generasi baru.

Lalu datanglah sesuatu yang lebih merusak adat daripada musim kemarau panjang: Pemilu. Begitu musim kampanye tiba, Baruga bukan lagi tempat musyawarah, tapi panggung pertunjukan janji-janji manis—yang sering lebih cepat hilang daripada bau tumisan bawang di dapur.

Dulu, kepala desa dipilih karena bijaksana, paham adat, dan berwibawa. Sekarang? Siapa yang paling mahir bagi-bagi sembako dan memasang senyum palsu, dialah yang menang. Demokrasi berubah jadi festival obral janji, dan kita semua tahu: janji kampanye sering lebih pendek umurnya daripada bunyi kentut di keramaian.

Tak heran jika banyak anak muda kini lebih hafal lirik lagu TikTok ketimbang aturan adat mereka sendiri. Sebab yang seharusnya diwariskan—nilai dan tradisi—malah tergilas oleh nafsu kekuasaan. Baruga yang dulu tempat diskusi kini lebih sering jadi arena debat politik, bahkan tak jarang berubah jadi medan adu mulut ala sinetron.

Lantas, apakah kita harus bersikap bodoh amat? Tentu tidak!

Adat adalah akar, dan akar yang kuat tak mudah tercabut. Kita mungkin tak bisa melawan modernisasi atau membendung gelombang politik, tapi kita bisa menjaga api adat tetap menyala—walau hanya dengan korek gas bekas.

Baruga harus dikembalikan ke fungsinya. Anak muda harus kembali diajak, bukan untuk mendengar janji kampanye, tapi untuk belajar sejarah dan jati diri. Tetua adat harus tetap dihormati, bukan sekadar dijadikan ikon seremoni. Dan yang paling penting, kita semua—tua dan muda—harus sadar bahwa adat bukan cuma pajangan, tapi warisan yang harus dijaga.

Jadi, kalau ada yang bertanya, mana yang lebih tinggi antara lembaga adat dan pemerintah di Baruga? Kita bisa menjawab santai:

"Adat dan pemerintah itu seperti suami-istri, harus seimbang. Kalau yang satu kelewat dominan, yang lain bisa merana. Dan kalau keduanya bertengkar terus, yang menderita ya kita semua."